Aradio – Kejaksaan Negeri Aceh Utara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum program jaksa menyapa dengan mengusung tema “Pos Jaga Desa”, melalui talkshow di Aradio 103,5 FM Kota Lhokseumawe, Selasa, Oktober 2022.

Dalam talkshow tersebut dihadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara yaitu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Utara, Arif Kadarman, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Dwi Melly Nova, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari, Mulyadi, S.H.,M.H.

Banyak penanya menyampaikan pertanyaan yaitu persoalan dugaan pengelapan pajak dan dugaan penunggakan pajak pada sejumlah desa di Aceh Utara, dan tindakan dari kejaksaan serta bersikap secara hukum.bagaimana,
Medengar pertanyaan dari penelpon tersebut.

Mulyadi, S.H di dampingi Kasi Intel serta Kasi Datun Kejaksaan Aceh Utara berjanji akan lansung menentukan sikap soal dugaan pengelapan pajak tersebut di wilayah Aceh Utara.

“Kita langsung berjanji ini ya, akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak baik Camat, Inspektorat dan DPMG soal isu pajak dana desa ini, kami akan turun,” Kata Mulyadi.

Pihaknya juga menegaskan, jika kedapatan akan dilakukan penindakan secara hukum, karena pengelapan pajak tersebut, telah merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut, pihaknya mengambarkan salah seorang Camat pada salah satu kecamatan di Aceh Utara yang memiliki tingkat ketegasan. Yang tinggi, dalam mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa pertahap.

Sehingga, bagi setiap desa yang belum bayar pajak, maka rekomendasi pencairan dana desa tidak di keluarkan oleh Camat tersebut.

“Bayangkan jika semua camat pada 27 kecamatan di Aceh Utara memiliki sikap dan keberanian yang sama, maka persoalan penungakan pajak semacam ini tidak terus terjadi,” Kata Mulyadi.

Dialog interaktif ‘Jaksa Menyapa’ itu, di mana dalam implementasinya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Intelijen Kejari Aceh Utara, Arif Kadarman, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan 13 kegiatan sosialisasi dalam pengelolaan keuangan desa di Aceh Utara. ‘Pos Jaga Desa’ ini bertujuan untuk memberikan sosialiasasi, pengawasan serta pendampingan hukum kepada apratur pemerintahan desa dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD).

“Sehingga penggunananya tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran,
dan asas hukum dalam perundang-undangan yaitu Ultimum Remedium menjadi upaya terakhir melalui penegakan hukum, dan merupakan salah satu asas hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum,” ucap Arif Kadarman.(aradio)

Aradio – Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dilakukan pembacaan putusan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu Seberat 157.870 Gram dan sebanyak 163.874 butir Ekstasi terhadap 6 (enam) orang terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Senin, 03 Oktober 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Dr. Diah Ayu H.L Iswara Akbari melaui Kasi Intelijen nya Arif Kadarman SH mengatakan ke-enam orang Terdakwa yang telah di putuskan hukuman mati oleh Majelis Hakim diantaranya Muhajir Bin Ibrahim ,Riko Z Bin Alm. Zaiman,Usman Hasibuan Bin Zakaria Hasibuan, Ismuar alias Aton Thayib,Muchtar Musa Bin Musa dan Deki Zulkarnain Bin Zinuddin,Ungkapnya.

“Sebelumnya pada tanggal 05 September 2022 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara atas nama Harri Citra Kesuma menunutut Ke-enam orang terdakwa dengan hukuman pidana mati”.

Lanjut Arif Kadarman menanggapi Putusan Pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan sikap piker-pikir sementara para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Abdul Azis S.H.juga menyatakan piki-pikir terhadap Putusan yang dijatuhkan tersebut.

Sebutnya berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seluruh barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari hasil tindak Pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dimusnahkan, sementara terhadap Barang Bukti berupa :1 (satu) unit Boat KM Putra Pesisir GT. 15 warna Biru.1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna hitam Nomor Polisi BK 1308 QC.1 (satu) unit mobil Mazda warna Putih Nomor Polisi BK 1868 UF. dan 1 (satu) unit honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BL 4614 JAP.dirampas untuk Negara”.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum tuntut 2 (Dua) terdakwa pelaku tindak pidana Narkotika Sabu seberat 157.870 Gram dan 163.874 butir ekstasi tersebut dengan hukuman mati.(aradio)

Aradio – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengatakan pihaknya membuat tiga skenario untuk mengantisipasi munculnya masalah saat penghapusan tenaga honorer pada 2023. KemenPAN-RB nantinya akan memilih satu dari tiga skenario tersebut.

“Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten/kota,” kata KemenPAN-RB Azwar Anas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Skenario pertama adalah seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun hal tersebut dikatakan akan berdampak semakin beratnya beban negara.

“Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara, dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik, yang ketika rekrutmennya kualitasnya diperhatikan,” ungkap dia.

Skenario kedua adalah tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. Dan skenario ketiga adalah tenaga honorer diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas.

“Yang lain bukan tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap,” terang Azwar.

Ketiga skenario tersebut, lanjut Azwar, akan didiskusikan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI.

MenPAN-RB Soroti Perbedaan Data Jumlah Honorer

Azwar turut menyinggung soal data jumlah tenaga honorer yang dinilainya tak sesuai dengan data sebelumnya. Dia mengatakan semula KemenPAN-RB mendapatkan data jumlah honorer di seluruh Indonesia sebesar 410 ribu, tapi belakangan melonjak jadi 1,1 juta orang.

“Mestinya kan PR (pekerjaan rumah) kami ini kan tinggal 400 ribuan (honorer) ya? PR kami yang akan kami bereskan 410 ribuan, ini tuntas,” ucap Azwar.

“Ternyata semalam, tiba-tiba masuk data baru dari para kepala daerah 1.100.000 tenaga honorer. Waduh, ini PR baru,” ungkap dia.

Azwar mengatakan pihaknya menemukan data yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. Untuk itu, dia menyebut akan melakukan audit ulang terhadap daftar nama tenaga honorer yang diusulkan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Oleh karena itu, kita akan kirim surat ulang untuk (Pemda) melakukan audit ulang yang ditandatangani oleh kepala daerah, dan sekda,” ujar Azwar.

“Dan sekaligus kepala daerah untuk memberikan surat pertanggungjawaban mutlak, jika data tidak benar nanti akan punya konsekuensi hukum,” tegas dia Azwar.

Azwar menerangkan audit jumlah data honorer ini penting untuk menegakkan keadilan bagi honorer yang sudah antre lama untuk diangkat sebagai ASN. Azwar tak ingin honorer yang sudah mengantre lama disalip hanya karena terkendala hal-hal yang bersifat administratif dari pihak Pemkot atau Pemkab.

“Ini untuk menjaga ketidakadilan terhadap mereka yang sudah antri lama, disalip karena hanya soal administrasi yang dikeluarkan oleh pihak yang ada di kabupaten/kota,” tutur dia.

BPKP Akan Awasi Audit Data Jumlah Honorer

Azwar mengatakan audit ulang jumlah honorer di tiap daerah ini dilakukan guna memastikan nama-nama tenaga honorer yang diusulkan memenuhi syarat sesuai dengan Surat Edaran MenPAN-RB. Dia menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan turut mengawasi.

“Ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh dari kami ingin memetakan data yang sesungguhnya, ada berapa, jangan-jangan datanya tidak sampai 1 juta orang. Jangan-jangan cuma 600 ribu dan ini bisa kita bereskan tahun ini,” kata Azwar, seperti dilansir detikcom.

Untuk diketahui, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian PAN-RB untuk mencari solusi terkait tenaga honorer yang rencananya dihapus 2023 mendatang.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala BKN Bima Haria, Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya, Plt Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk, Dirjen Tenaga Kesehatan Arianti Anaya, dan bupati seluruh Indonesia. (detikcom/aradio)

Aradio – Pasukan TNI dari Angkatan Laut yang bermarkas di Lanal Lhokseumawe berhasil menangkap 22 bungkus atau 23,98 kilo sabu-sabu di Pantai Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa (13/9). Namun, pemilik narkotika jenis sabu-sabu tersebut itu tidak ditemukan, hanya barang bukti yang berhasil diamankan.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo dalam konferensi pers dengan awak media di Mako Lanal Lhokseumawe, Jln. KKA Gampong Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kamis (15/9) menyampaikan, awalnya mendapatkan informasi dari intelijen terkait dugaan penyelundupan narkotika lewat laut di wilayah Aceh Utara.

“Mendapatkan informasi itu, Lanal Lhokseumawe langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan, sehingga Tim Intel Lanal Lhokseumawe mendapatkan informasi tentang area tempat penyembunyian barang bukti narkoba di Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara,”ungkap Danlantamal I.

Ia mengatakan, Lanal Lhokseumawe dengan menggunakan Sea Hunter bergerak menuju Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon untuk melaksanakan penyisiran dan pengamanan. Dalam penyisiran tersebut Lanal Lhokseumawe berhasil menemukan 1 karung berwarna putih yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilaksanakan pengecekan dan penghitungan yang menghadirkan Keuchik serta panglima laot sebagai saksi bersama dengan Danlanal Lhokseumawe. Setelah dilaksanakan pengecekan dan di timbang untuk berat total barang bukti Narkotika jenis sabu keseluruhan 23,98 kg.

Atas keberhasilan ini TNI Angkatan Laut berkomitmen akan senantiasa mendukung penuh pemerintah dalam upaya memerangi narkoba dan memberantas peredaran narkoba (war on drugs).

Disebutkan, kegiatan penemuan barang bukti berupa narkoba melalui jalur laut merupakan arahan dan instruksi langsung dari bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Panglima Koarmada I. Sebagai bentuk keseriusan TNI Aangkatan Laut sebagai penegak Hukum di Laut yang sangat konsen dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba melalui laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya, wilayah kerja Lanal Lhokseumawe yang merupakan jajaran Lantamal I Belawan.

“Perintah Pimpinan Komando atas agar Barang bukti Narkotika jenis sabu ini segera dimusnahkan, dikarenakan tidak ada tersangka, sehingga hari ini kita langsung musnahkan,” kata Danlantamal I.

Menurut dia, hal tersebut selaras dengan Perintah Harian dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, yang salah satunya “Jaga kepercayaan Negara dan Rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi Institusi, Masyarakat, Bangsa dan Negara”.

Sementara itu dalam Press Conference dan pemusnahan barang bukti, langsung dihadiri Danlanal Lhokseumawe Kolonel Mar Dian Suryansyah, S.E., M. Tr.Hanla., M.M., Asintel Danlantamal I Belawan Letkol Laut (P) Dafris, Bupati Aceh Utara diwakili oleh Asisten III Drs. Adamy, M.Pd., Palaksa Lanal Lhokseumawe Letkol Laut (KH) Irfan Hasibuan, Kapolres Aceh Utara AKBP Riza Faisal, S.I.K., M.M., Kajari Aceh Utara diwakili oleh Kasi BB (Barang Bukti) dan BR (Barang Rampasan) Muliadi SH., MH., Kepala BNNK Lhokseumawe Saiful Fadhli S.STP., M.Si, Kasi Pemberantasan BNNK Lhokseumawe, AKP M.Nasir, SH.,M.S.M dan penyidik BNNK Lhokseumawe Aipda Munandar,SH.,MH (aradio/asp)

Aradio – Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Mahfud MD meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk proaktif dalam pemetaan pegawai non-ASN.

Permintaan Mahfud MD ini tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli.

Dalam suratnya, Mahfud MD menjelaskan pendataan honorer itu berkaitan surat edaran MenPAN-RB sebelumnya Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, tanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan daerah.

SE MenPAN-RB 31 Mei itu salah satunya berisi tentang penghapusan honorer, yang mana hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mewajibkan status kepegawaian hanya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023,” tegas Mahfud MD.

Dia mengingatkan para PPK untuk menjalankan amanat PP Manajemen PPPK.

Itu untuk mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing agar ada kejelasan status, karier dan kesejahteraan honorernya.

Mahfud mengungkapkan pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah paling lama 5 (lima) tahun bisa diangkat menjadi PPPK. Tentunya bila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai PP Manajemen PPPK.

“PP Manajemen PPPK, Pasal 99 Ayat (2) menyebutkan pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP tersebut,” tegasnya, dilansir jpnn, Minggu (31/7/2022).

Dia meminta para kepala daerah untuk segera melakukan pemetaan honorernya sebelum 30 September 2022. Jika terlambat Pemda dianggap tidak memiliki pegawai non-ASN. (jpnn/aradio)